Rakyat
kecil harus menimbang antara membeli beras atau membayar sekolah anak,
sementara anggota DPR dengan mudahnya mendapatkan miliaran rupiah per tahun
hanya dari gaji pokok dan tunjangan. Apakah ini keadilan? Bagaimana mungkin
rakyat yang diwakili hidup penuh penderitaan, sedangkan wakilnya hidup
bergelimang harta? Ketimpangan ini bagaikan luka yang terus disiram garam setiap
hari.
Ketika
rakyat antri beras murah, para pejabat sibuk membahas fasilitas mewah. Ketika
petani mengeluh harga panen yang anjlok, wakil rakyat malah sibuk
memperdebatkan proyek-proyek yang sarat kepentingan pribadi. Inilah wajah nyata
sebuah bangsa yang kehilangan arah: yang kaya makin kaya, yang miskin makin
terhimpit, dan yang berkuasa kehilangan empati.
Apakah
mereka lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan lahan untuk memperkaya diri?
Apakah mereka lupa bahwa sumpah jabatan disaksikan oleh Allah, rakyat, dan
sejarah? Kekuasaan yang digunakan untuk menindas rakyat hanya akan meninggalkan
catatan hitam, sementara air mata rakyat yang tertindas akan menjadi saksi di
hadapan Tuhan.
Keadilan
yang hilang ini telah melahirkan generasi yang kehilangan harapan. Anak-anak
bangsa tumbuh dengan rasa tidak percaya pada pemimpin. Mereka melihat langsung
ketidakadilan: pejabat berfoya-foya, sementara orang tua mereka bekerja keras
tanpa hasil yang sepadan. Bukankah ini bibit kehancuran sebuah bangsa?
Betapa
ironis, ketika slogan-slogan keadilan dan kesejahteraan selalu didengungkan di
setiap kampanye, namun yang dirasakan rakyat hanyalah janji kosong. Apakah
kursi empuk parlemen telah membutakan mata dan menulikan telinga mereka dari
suara rakyat yang merintih? Jika ya, maka mereka bukan lagi wakil rakyat,
melainkan pengkhianat amanah.
Bangsa
ini tidak kekurangan sumber daya alam, tetapi kekurangan hati yang jujur. Tidak
kekurangan sumber daya manusia, tetapi kekurangan pemimpin yang adil. Semua ini
bukan soal angka di APBN semata, tetapi soal moral dan nurani. Selama pemimpin
hanya sibuk menumpuk harta, maka jurang antara rakyat dan pejabat akan semakin
lebar.
Sudah
saatnya setiap pejabat bercermin: untuk siapa mereka bekerja, untuk siapa
mereka menerima gaji dan fasilitas? Apakah untuk kesejahteraan rakyat, atau
hanya untuk diri sendiri dan keluarga mereka? Jika hati mereka masih hidup,
maka seharusnya mereka merasa malu melihat rakyat kelaparan sementara mereka
berpesta pora.
Keadilan
sejati adalah ketika pemimpin merasakan penderitaan rakyat dan ikut mencari
solusinya, bukan malah menambah luka. Seorang pejabat yang adil adalah ia yang
hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan umat di atas
kepentingan pribadi. Sejarah akan mencatat, bukan seberapa banyak harta yang
mereka kumpulkan, tetapi seberapa besar pengorbanan mereka untuk rakyat.
Wahai
para pemimpin, sadarilah sebelum terlambat. Rakyat bisa diam, tetapi doa mereka
yang terzalimi akan menembus langit. Jangan biarkan bangsa ini hancur karena
keserakahan dan ketidakadilan. Kembalikan keadilan, hidupkan kembali empati,
dan buktikan bahwa amanah rakyat bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk
diperjuangkan dengan segenap jiwa.[BA]