PELITA MAJALENGKA - Indonesia sering digambarkan sebagai “zamrud khatulistiwa”—kaya, megah, dan diberkahi sumber daya alam (SDA) yang membuat bangsa lain iri. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu—mulai dari geologi, lingkungan, hingga ekonomi—berulang kali menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan alam terbesar di dunia.
Namun, ironi terbesar bangsa ini justru berdiri di antara dua kenyataan: kekayaan alam yang berlimpah, tetapi kemiskinan rakyat tetap membandel. Pertanyaan yang terus menghantui adalah: Apa yang salah dengan tata kelola kita?
1. Kekayaan yang Membentang dari Sabang sampai Merauke
Penelitian Kementerian ESDM, BRIN, dan lembaga geologi internasional menunjukkan bahwa Indonesia menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar kedua, dan termasuk lima besar penghasil emas global. Batu bara, gas alam, dan minyak bumi selalu menjadi keunggulan ekspor. Belum lagi kekayaan hayati: Indonesia memiliki sekitar 10% spesies tanaman dunia, 12% spesies mamalia, dan 17% total spesies burung dunia. Hutan tropis Indonesia merupakan paru-paru bumi ketiga terbesar.
Secara teoritis, kekayaan ini cukup untuk membuat rakyat sejahtera berlapis-lapis. Namun kenyataan berkata lain.
2. Data Mengenai Kemiskinan yang Tak Beranjak Signifikan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan Indonesia masih berkisar 9–10%. Itu berarti belasan juta orang hidup dengan keterbatasan yang menyakitkan: pendidikan sulit, kesehatan mahal, dan ekonomi rumah tangga yang rapuh. Bahkan di daerah yang kaya SDA—seperti Papua, Maluku, Kaltim, dan Sumatera—angka kemiskinan cenderung justru lebih tinggi. Fenomena ini dikenal para ekonom sebagai resource curse atau “kutukan sumber daya”.
Lebih menyakitkan lagi, daerah-daerah yang menyuplai energi nasional justru sering mengalami ketimpangan sosial yang ekstrem. Jalan berlubang di tengah hutan industri, sekolah reyot di tengah gemercik tambang, dan masyarakat adat yang tergusur demi pembukaan konsesi adalah potret luka yang sering ditemukan dalam riset lapangan berbagai LSM lingkungan dan akademisi.
3. Masalah Utama: Tata Kelola yang Buruk
Para ahli tata kelola publik menyebutkan bahwa akar masalah bukan pada SDA-nya, melainkan cara kita mengelola kekayaan itu. Ada empat masalah besar yang terus berulang:
Pertama, korupsi sistemik. Indonesia selalu berada pada level mengkhawatirkan dalam Indeks Persepsi Korupsi global. Sektor SDA—seperti tambang dan kehutanan—adalah salah satu sektor paling rentan. Studi Transparency International menyebut bahwa izin tambang sering menjadi sarang permainan elit, memperkaya kelompok tertentu tetapi meninggalkan beban sosial dan ekologis yang ditanggung masyarakat.
Kedua, oligarki ekonomi. Penelitian Jeffrey Winters dan Vedi Hadiz menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia punya pengaruh sangat kuat dalam kebijakan SDA. Banyak keputusan strategis dibuat bukan demi kepentingan rakyat, tetapi demi memperkuat dominasi kelompok ekonomi-politik tertentu. Akibatnya, kekayaan negara dinikmati oleh segelintir orang saja.
Ketiga, eksploitasi berlebihan tanpa keberlanjutan. Data KLHK menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan jutaan hektare hutan dalam dua dekade terakhir. Ekspansi sawit, tambang batubara, dan proyek-proyek ekstraktif lainnya sering mengabaikan daya dukung lingkungan. Kerusakan ekologis ini menghadirkan bencana beruntun: banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga krisis air. Kerugian sosial-ekonomi akibat bencana justru menghapus potensi keuntungan SDA.
Keempat, minimnya hilirisasi nyata. Selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah, bukan produk bernilai tambah. Artinya, negara tidak menikmati keuntungan maksimal. Tenaga kerja lokal pun tidak mendapatkan kualitas pekerjaan yang layak karena industri hulu yang dominan biasanya tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
4. Ketika SDA Dikuras, Rakyat Justru Kehilangan Masa Depan
Sebuah studi dari World Bank menyebutkan bahwa negara-negara yang terlalu bergantung pada SDA sering mengalami “ilusi kekayaan”. Uang yang datang dari hasil tambang atau hutan tampak besar, tetapi cepat habis jika tidak dikelola untuk menciptakan nilai jangka panjang. Ini yang terjadi di banyak daerah di Indonesia: ketika tambang ditutup, kota menjadi mati, ekonomi runtuh, dan rakyat justru semakin sengsara.
Kerugian ekologis pun ditanggung lintas generasi. Anak-cucu akan menerima warisan berupa sungai-sungai kotor, tanah longsor, cadangan air yang menurun, dan biodiversitas yang punah. Kekayaan yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi beban sejarah.
5. Harapan Itu Masih Ada, Jika Tata Kelola Dibersihkan
Walau gambaran ini suram, bukan berarti harapan mati. Banyak ahli menekankan bahwa negara-negara seperti Norwegia, Botswana, atau Chile mampu keluar dari "kutukan SDA" dengan tata kelola transparan, hilirisasi agresif, dan distribusi manfaat yang adil.
Indonesia memiliki peluang besar melakukan hal serupa. Langkah-langkah seperti pembenahan perizinan, digitalisasi tata kelola, penguatan KPK, hilirisasi mineral, dan desentralisasi fiskal yang adil dapat menjadi jalan terang. Tetapi semua itu hanya dapat berjalan bila ada kemauan politik untuk berpihak kepada rakyat, bukan oligarki.
6. Rakyat Butuh Keberpihakan Negara
Kesengsaraan rakyat di tengah kekayaan alam adalah paradoks paling menyedihkan negeri ini. Namun itu bukan takdir. Itu adalah hasil dari keputusan manusia—pemimpin, pemegang kekuasaan, dan sistem—yang dapat diperbaiki.
SDA kita melimpah, tetapi jika mental dan tata kelolanya rusak, maka kekayaan itu menjadi sia-sia. Rakyat tidak butuh janji. Mereka butuh keberpihakan yang nyata. Butuh kebijakan yang melindungi hutan, memperkuat pendidikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mengelola SDA dengan akal sehat dan nurani.
Indonesia tidak kekurangan kekayaan. Yang kurang adalah keberanian untuk mengelolanya dengan benar, adil, dan berkelanjutan.
Jika itu dilakukan, barulah Indonesia layak disebut negeri kaya—bukan hanya dalam data, tetapi juga dalam kenyataan hidup rakyatnya.[BA]