Pemimpin memang
membutuhkan dukungan. Tetapi pemimpin jauh lebih membutuhkan orang-orang yang
berani mengingatkan ketika ia salah. Ia membutuhkan seseorang yang berani
berkata, “Pak, ini perlu diperbaiki.” Bukan orang yang selalu mengatakan, “Pak,
semuanya sudah sempurna.”
Di sinilah amar ma’ruf
nahi munkar menemukan maknanya. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi
penonton kekuasaan. Islam mengajarkan keberanian moral untuk menegakkan
kebenaran dengan ilmu, adab, dan kejujuran.
Allah berfirman, “Wahai
orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah.” (QS.
An-Nisa: 135). Perhatikan, Allah memerintahkan kita menegakkan keadilan, bukan
sekadar menjaga kenyamanan. Bahkan ketika kebenaran itu terasa pahit.
Polemik buku Islam Ala
Prabowo menarik perhatian publik karena menyentuh wilayah yang sangat sensitif:
Islam, ulama, dan kekuasaan. Buku tersebut diluncurkan dalam rangkaian Rakornas
BAZNAS pada 26 Agustus 2025. Namun pada September 2026, MUI menegaskan bahwa
buku tersebut bukan program, kegiatan, maupun produk MUI.
MUI juga menjelaskan
bahwa kehadiran Ketua Umum MUI dalam acara tersebut adalah dalam kapasitas
sebagai pembaca doa pada Rakornas BAZNAS. MUI meminta masyarakat mengedepankan
tabayun dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Klarifikasi ini penting
agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang tidak terverifikasi.
Tetapi sebuah buku tetap
boleh dikritisi. Bahkan ketika buku itu berbicara tentang Islam dan seorang
presiden, kritik justru menjadi semakin penting. Bukan untuk membenci Prabowo,
tetapi untuk memastikan bahwa agama tidak sekadar menjadi bahasa yang
memperindah kekuasaan.
Sebab Islam bukan milik
presiden. Islam bukan milik pejabat. Islam juga bukan milik partai atau
kelompok tertentu. Islam adalah wahyu Allah yang justru harus menjadi ukuran
bagi siapa pun yang memegang amanah kekuasaan.
Karena itu,
pertanyaannya bukan sekadar: “Apakah Prabowo seorang Muslim?” Pertanyaan yang
lebih penting adalah: “Sejauh mana nilai-nilai Islam tercermin dalam praktik
kekuasaan?” Ukurannya bukan hanya simbol, ucapan, atau kedekatan dengan tokoh
agama, tetapi juga keadilan, amanah, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat.
Di sinilah persoalan
penjilatan menjadi relevan. Kita perlu hati-hati menggunakan istilah tersebut
karena tidak setiap pujian berarti menjilat dan tidak setiap dukungan kepada
pemerintah berarti kemunafikan. Tetapi ketika kritik mulai dianggap sebagai
permusuhan, sementara pujian selalu diterima sebagai kebenaran, alarm moral
seharusnya berbunyi.
Pemimpin membutuhkan
orang yang loyal. Tetapi loyalitas berbeda dengan penjilatan. Loyalitas
berkata, “Saya mendukung Anda ketika benar dan mengingatkan ketika keliru.”
Penjilatan berkata, “Apa pun yang Anda lakukan, saya akan mencari alasan untuk
membenarkannya.”
Bahaya penjilatan bukan
hanya membuat penguasa nyaman. Ia dapat membuat penguasa kehilangan informasi
yang jujur. Ketika semua orang hanya membawa kabar baik, seorang pemimpin bisa
saja tidak mengetahui penderitaan rakyat yang sebenarnya.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Agama adalah nasihat.” Para sahabat
bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya,
para pemimpin kaum Muslimin, dan kaum Muslimin secara umum.” (HR. Muslim).
Hadis ini seharusnya
membuat kita malu. Mengapa? Karena kita sering berani mengkritik orang yang
tidak punya kekuasaan, tetapi mendadak kehilangan suara ketika berhadapan
dengan orang yang mempunyai jabatan. Kita keras kepada yang lemah, tetapi
terlalu lembut kepada yang kuat.
Padahal ulama tidak
seharusnya menjadi stempel kekuasaan. Ulama seharusnya menjadi pengingat
kekuasaan. Dekat dengan pemerintah boleh, bahkan diperlukan, tetapi kedekatan
tidak boleh membunuh keberanian untuk mengatakan kebenaran.
Demikian pula
masyarakat. Kita tidak membutuhkan rakyat yang membenci semua kebijakan
pemerintah. Tetapi kita juga tidak membutuhkan rakyat yang membenarkan semua
kebijakan pemerintah. Kita membutuhkan masyarakat yang mampu mengatakan “benar”
ketika benar dan “perlu diperbaiki” ketika memang perlu diperbaiki.
Karena itu, buku Islam
Ala Prabowo sebaiknya tidak hanya diperdebatkan sebagai buku tentang seorang
presiden. Ia bisa menjadi pintu untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih
besar: bagaimana Islam seharusnya berhadapan dengan kekuasaan?
Apakah agama digunakan
untuk mengoreksi kekuasaan? Ataukah kekuasaan mulai menggunakan bahasa agama
untuk memperoleh legitimasi? Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan emosi.
Ia harus dijawab dengan ilmu, fakta, dan keberanian moral.
Kita juga harus belajar
dari polemik yang muncul. MUI mencatat adanya klarifikasi dari sejumlah tokoh
yang namanya tercantum dalam buku mengenai keterlibatan mereka. Fakta semacam
ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam penggunaan nama, wawancara,
tulisan, dan otoritas keagamaan.
Pada akhirnya, seorang
presiden akan meninggalkan istana. Jabatan akan berakhir. Kursi akan berganti.
Pujian akan dilupakan. Tetapi pertanggungjawaban kepada Allah tidak pernah
berakhir.
Maka pertanyaannya bukan
siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Pertanyaan yang lebih penting adalah:
siapa yang tetap dekat dengan kebenaran ketika berada di hadapan kekuasaan?
Bukan siapa yang paling
pandai berkata, “Bapak benar.” Tetapi siapa yang berani berkata, “Bapak, mari
kita periksa kembali.”
Sebab seorang pemimpin
tidak selalu diselamatkan oleh seribu orang yang bertepuk tangan. Kadang ia
justru diselamatkan oleh satu suara yang berani berkata, “Ini salah.” Dan
mungkin itulah amar ma’ruf nahi munkar yang paling kita rindukan: bukan
keberanian untuk menjatuhkan kekuasaan, tetapi keberanian untuk mengingatkan
kekuasaan sebelum kekuasaan kehilangan arah.[BA]
Posting Komentar untuk "Di Hadapan Kekuasaan, Ke Mana Perginya Amar Ma’ruf Nahi Munkar? (Membaca Fenomena Penjilat di Era Prabowo)"